Dasar Hukum Pelaksanaan RB

• Dasar Hukum Pelaksanaan reformasi Birokrasi: PERPRES Nomor: 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 
• PERMENPAN RB Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 
• PERMENPAN RB tentang: Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda (PERMENPAN RB No. 7/2011); 
• Pedoman Penilaian Dokumen Usulan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB No. 8/2011); 
• Pedoman Penyusunan Road Map Birokrasi K/L dan Pemda (PERMENPAN RB No. 9/2011); 
• Pedoman Pelaksanaan Quick Wins (PERMENPAN RB No. 10/2011); 
• Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan (PERMENPAN RB No. 11/2011); 
• Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) (PERMENPAN RB No. 12/2011); 
• Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokras (PERMENPAN RB No. 13/2011); 
• Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) (PERMENPAN RB No. 14/2011); 
• Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi K/L (PERMENPAN RB No. 15/2011). 
• PERMENPAN RB Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 
• PERMENPAN RB Nomor: 31 Tahun 2012 tentang Pedoman PMPRB Online