Reformasi Sistem Penggajian PNS

Terdapat empat tujuan dari sistem penggajian PNS, yaitu: (1) gaji sebaiknya mencukupi untuk dapat menarik serta mempertahankan para pegawai yang berkualitas, (2) gaji sebaiknya memotivasi kerja, mempertahankan moral serta dapat membuat para pegawai terlibat dalam pemenuhan misi Kementerian/Lembaga atau Pemda, (3) gaji sebaiknya menjadi salah satu usaha mendorong budaya produktivitas dalam suatu organisasi, serta (4) level gaji sebaiknya tidak melampaui batas yang memberikan efek buruk bagi fiskal negara.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, struktur penggajian PNS yang berlaku saat ini terdiri dari empat komponen utama:

1.      Gaji pokok: berdasarkan golongan dan masa kerja, sebagaimana diatur dalam PP 7 Tahun 1977 dan amandemen-amandemennya.

2.     Tunjangan: Tunjangan struktural, tunjangan fungsional atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam PP 7 Tahun 1977, tunjangan makan, tunjangan daerah terpencil seperti Papua.

3.    Tunjangan Reformasi Birokrasi: Diatur dalam Peraturan Presiden untuk masing-masing K/L dan Pemda (contohnya Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2010 untuk MenPANRB).

4.        Honorarium: diberikan untuk partisipasi pada tim serta partisipasi dalam seminar atau kegiatan lainnya sebagai nara sumber.

yang patut menjadi perhartian adalah, berdasarkan studi yang dilakukan oleh World Bank :

1.  Rata-rata, PNS di K/L yang telah menerima Tunjangan RB menerima 50% lebih banyak dibandingkan dengan PNS dengan golongan yang sama di K/L yang belum menerima Tunjangan Kinerja.

2.   Gaji pokok merupakan bagian yang dominan dari total remunerasi hanya bagi PNS dengan golongan yang rendah.

3.   Honorarium merupakan unsur yang signifikan bagi PNS senior (Golongan IV) dalam K/L yang belum menerima Tunjangan RB, dan Tunjangan RB serta honoraria merupakan bagian yang dominan bagi PNS dalam K/L yang telah menerima Tunjangan RB.

4.   Tunjangan RB telah memberikan kenaikan remunerasi yang semakin besar, namun juga meningkatkan perbedaan antara PNS dengan level yang sama di berbagai K/L.

Pemerintah seharusnya dapat mengimplementasikan penggajian fleksibel yang berbasiskan kinerja (Performance Related Pay - PRP), sesuai dengan tren yang terjadi di negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Pemberian upah atas kinerja bervariasi, dari yang paling kecil (2%) hingga hampir 100% dari gaji pokok. Sebagai contoh, saat ini Finlandia menerapkan 2% PRP sedangkan Chili menerapkan 100%.

Perbaikan sistem penggajian dapat dilakukan, dengan memperhatikan:

1.    Pendekatan yang lebih empiris untuk membedakan tingkat gaji di berbagai K/L serta untuk berbagai kategori pegawai, sesuai dengan pasar tenaga kerja dimana K/L tersebut bersaing (dapat dilakukan melalui survei serta mempertimbangkan unsur penggajian berdasarkan lokasi geografis/ Cost of Living Adjustment -COLA);

2.     Menghilangkan unsur-unsur remunerasi yang mendukung PNS melakukan tindakan yang tidak produktif (dengan mengurangi atau menghilangkan sistem honoraria);

3.        Secara bertahap memperkenalkan sistem penggajian yang berbasis kinerja.

Program percepatan Reformasi Birokrasi (Quickwins) pelayanan Kementerian/Lembaga

Reformasi birokrasi akan mendorong terwujudnya penerapan prinsip – prinsip clean government dan good governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di dalam reformasi birokrasi terdapat beberapa area perubahan yang 

setiap perubahannya dapat memberikan dampak antara lain pada  penurunan praktek KKN, meningkatnya kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, meningkatnya produktivitas  aparatur, meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri dan hasil – hasil pembangunan secara  nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kondisi tersebut akan dicapai melalui berbagai upaya antara lain dengan penerapan quick wins.

Melalui quick wins atau disebut juga low hanging fruit diharapkan  didapatkan momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Keluaran dari pelaksanaan quick wins adalah perbaikan sistem dan mekanisme  kerja atau produk utama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah  yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing.

Dalam bahasa awam, program quickwins dapat diartikan sebagai Kementerian/Lembaga penyedia layanan melakukan percepatan dalam perbaikan pelayanan (quick) dan masyarakat menjadi pihak yang diuntungkan dalam percepatan yang dimaksud (Wins). Program Quickwins merupakan salah satu kriteria keberhasilan yang terdapat dalam 9 program mikro reformasi birokrasi, khususnya pada program peningkatan kualitas pelayanan publik. 

berikut adalah program quickwins dari beberapa Kementerian/Lembaga  yang sudah menerima Tunjangan Kinerja :

No.	Nama K/L	Quick Wins	Keterangan
1	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	-
2	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	-
3	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)	1.    Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas). 2.    Sistem Distance Learning Lemhannas RI.
4	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	-
5	Kem. Pertanian
6	Kem. Perindustrian	1.      Perbaikan  Pelayanan Publik
7	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	1.      Program peningkatan profesionalisme peneliti nasional, 2.      E-Commerce Layanan Jasa Kalibrasi, 3.      Penyusunan policy paper ditujukan sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan. 4.      Aksesibilitas publik terhadap hasil-hasil litbang, 5.      Implementasi hasil penelitian untuk mendorong kemandirian pangan
8	Lembaga Kebij. Pengadaan Barang/Jasa Pem. (LKPP)	1.      Ujian Sertifikasi Profersi PBJP berbasis Komputer 2.      Kearsipan Digital
9	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	1.      Peningkatan Kualitas Pelayanan Aplikasi Penanaman Modal : standar pelayanan aplikasi standar 10 hari menjadi 7 hari 2.      Peningkatan kualitas pelayanan per izinan penanaman modal : standar pelayanan aplikasi perizinan 10 hari menjadi 7 hari 3.      Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal : standar pelayanan aplikasi fasilitas 14 hari menjadi 10 hari
10	Badan Pusat Statistik (BPS)	-
11	Kem. Pemberd. Peremp & Perlindungan Anak (PPPA)	-
12	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM)	1.       layanan registrasi Obat dan Makanan CEPPATT (cekatan, efisien, profesional, pasti waktu dan biaya, akurat, transparan dan tanggap)
13	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	1.      Layanan Arsip Statis; 2.      Layanan Pemberian Persetujuan Pemusnahan Arsip Pemerintah.
14	Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)	-
15	Badan Narkotika Nasional (BNN)	1.       Peningkatan pelayanan program rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial. 2.        Penurunan produksi ganja dan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui program pengembangan alternative/pengembangan alternative khususnya di Provinsi Aceh. 3.       Peningkatan pemutusan jaringan atau pengungkapantindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor melalui Intelijen. 4.       Peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan pengujian sampel narkoba. 5.       Perluasan layanan wajib lapor bagi penyalahguna  dan/atau pecandu narkotika.
16	Kem. Riset dan Teknologi (Ristek)	-
17	Badan Kependudukan dan KBN (BKKBN)	1.    Pengembangan Sistem Pemantauan Kinerja melalui Dialog Interaktif Program KB Nasional Melalui Teleconference 2.    Pengembangan Sistem  Pelayanan KB di Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan (Galcitas) 3.       Penerapan e-Procurement Pengadaan Barang dan Jasa
18	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	-
19	Kem. Perumahan Rakyat (Menpera)	1.      penyediaan rumah sejahtera sangat murah; 2.      penyediaan rumah sejahtera murah; 3.      elektronik procuirement
20	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	1.      Jaringan deteksi terorisme yang melibatkan territorial POLRI dan TNI dalam rangka pencegahan aksi terorisme 2.      Pemberdayaan masyarakat dalam rangka upaya pencegahan radikalisme dan aksi terorisme

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Besarnya Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang harus di monitoring dan evaluasi pelaksanaan Refromasi Birokrasi nya mengharuskan KEMENPAN RB mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Besarnya jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan reformasi birokrasi  yaitu 600 Instansi (76 K/L, 33 Pemda Provinsi,  398 Pemda Kabupaten, dan 93 Kota), memerlukan sistem penilaian, monitoring dan evaluasi yang handal dan solid serta menggunakan Teknoliogi Informasi (online dan realtime). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,  dikembangkan sistem  penilaian secara self assessment dan online yang disebut Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan hasil adopsi dari  Model Common Assessment Framework (CAF) yang telah disesuaikan dengan kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia .

Model PMPRB merupakan hasil adopsi dari Model CAF yang telah disesuaikan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Pendekatan ini difokuskan untuk melakukan penilaian dan upaya pencapaian Program RB masing-masing instansi pemerintah, Sasaran, Indikator dan Target RB Nasional. Model PMPRB mengkaitkan penilaian atas output dan outcome pelaksanaan program RB di instansi pemerintah, serta pencapaian IKU masing instansi dikaitkan dengan indikator keberhasilan RB secara nasional.

sejarah pengembangan PMPRB dapat dilihat dalam bagan berikut :

PMPRB mengharuskan instansi pemerintah yang melaksanakan program RB untuk melalukan self-assessment terhadap pelaksanaan RB di instansinya, dan melaporkan hasilnya secara online. Hal ini seperti di tegaskan dalam PERMENPAN RB No.1/2012. Dengan ditetapkannya PMPRB maka PerMenPAN-RB No.8/2011 (yang digunakan UPRBN), dan PerMenPAN-RB  No.53/2011 (yang digunakan TQA) dinyatakan TIDAK BERLAKU.

 

Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional

Berikut adalah indikator keberhasilan RB Nasional :

Mengenal Road Map Reformasi Birorkasi

Road MapReformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi Grand DesignReformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Road MapReformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup RMRB 2010-2014 mencakup tiga hal berikut:

a. Penguatan Birokrasi Pemerintah

b. Tingkat pelaksanaan Makro, Meso dan Mikro

c. Program Reformasi Birokrasi yang mencakup :

Proses Reformasi Birokrasi mulai dari pengajuan hingga penetapan TK

1. Kementerian/Lembaga dan Pemda mengajukan Dokumen Usulan dan RoadMap Reformasi Birokrasi Kepada KEMENPAN RB

2. KEMENPAN RB kemudian melakukan penilaian kesiapan Program RB dengan tahapan :

3. Hasil penilaian kesiapan akan di ajukan kepada KPRBN

4. Kementerian Keuangan akan menghitung dampak fiskal dari penetapan Tunjangan Kinerja (TK)

5. KPRBN menetapkan KL yang mendapatkan TK

6. Pembayaran TK dilakukan oleh setiap Instansi yang ditetapkan 

7. KEMENPAN RB melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanan RB instansi dengan memberlakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi atau yang lebih dikenal dengan PMPRB - online. 

Proses RB Kementerian/Lembaga (yang sudah dan yang belum)

3 Kementerian Pilot Project Reformasi Birokrasi yang diproses tahun 2008 (sudah remun)

1. Kementerian Keuangan
2. Mahkamah Agung
3. Badan Pemeriksa Keuangan

2 Kementerian yang diproses Reformasi Birokrasi tahun 2009 (sudah remun)

1. Sekretaris Kabinet
2. Kementerian Sekretariat Negara

9 Kementerian yang diproses Reformasi Birokrasi tahun 2010 (sudah remun)

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM
3. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
4. BPKP
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Pertahanan
7. KemenPPN/Bappenas
8. TNI
9. POLRI
10. Kemkumham
11. Kejaksaan Agung

20 Kementerian yang diproses Reformasi Birokrasi Tahun 2011 (sudah remun)

1. Kemenperin

2. Kemenristek

3. Kementan

4. Kemen PPPA

5. Kemenpera

6. BKPM

7. BPPT

8. BPOM

9. BKN

10.BPS

11.BATAN

12.LAN

13.Lemhanas

14.ANRI

15.BKKBN

16.Lemsaneg

17.LKPP

18.BNN

19.BNPT

20.LIPI

23 Kementerian/Lembaga yang lolos pasing grade untuk diproses RB tahun 2012

1	Kementerian Perdagangan
2	Kementerian Kesehatan
3	Kementerian Pekerjaan Umum
4	Kementerian Luar Negeri
5	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
6	Kementerian Komunikasi dan Informatika
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	BNP2TKI
10	Kementerian Kehutanan
11	Kementerian Dalam Negeri
12	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
13	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
14	Kementerian Kelautan dan Perikanan
15	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
16	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
17	Badan Intelijen Negara
18	Perpustakaan Nasional
19	Kementerian Lingkungan Hidup
20	Badan Koordinasi Keamanan Laut
21	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
22	Kementerian Perhubungan
23	Kementerian PDT

9 Kementerian/Lembaga yang lolos pasing grade untuk diproses RB tahun 2013

1. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

2. Badan Standardisasi Nasional

3. Badan Informasi Geospasial

4. Kementerian Sosial

5. Badsan SAR Nasional

6. Setjen Ombudsman

7. Setjen DPD

8. Setjen KY

9. BNPB
10. BPN
11. Setjen MK

Kementerian/Lembaga yang Tidak Lulus Passing Grade RB dan Harus Proses Ulang

1. Kementerian Koperasi dan UKM (Proses menggunakan PMPRB)

2. Kementerian Pemuda dan Olahraga(Proses menggunakan PMPRB)

3. Kementerian Agama(Proses menggunakan PMPRB)

4. Setjen MPR

5. Setjen Komnas Ham

Kementerian/Lembaga yang Belum Mengajukan Proses RB

1. Kementerian BUMN (sudah submit PMPRB)

3. Setjen KPU